Hakim MK Arief Hidayat: Indonesia Sedang Tidak Baik Baik Saja

News330 Dilihat

rizkysmg.com Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan keprihatinannya tentang kondisi Indonesia saat ini. Dalam pidatonya dalam Konferensi Hukum Nasional, ia menyampaikan kekhawatiran tentang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang tampaknya menjauh dari semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi Kritis Indonesia

Arief Hidayat menyatakan bahwa dalam berbagai sektor kehidupan, Indonesia saat ini sedang menghadapi banyak tantangan. Ia menggarisbawahi pentingnya mewaspadai perkembangan sistem ketatanegaraan dan bernegara di tanah air.

Perubahan Dalam Sistem Politik

Dalam pidatonya, Hakim MK Arief Hidayat menyoroti perubahan dalam sistem politik Indonesia. Ia menunjukkan bahwa sekarang terdapat kecenderungan di mana satu entitas memiliki pengaruh dalam semua aspek pemerintahan, termasuk partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan bahkan sistem yudikatif.

Menurutnya, hal ini merupakan perkembangan yang jauh berbeda dari era Orde Baru atau Orde Lama, di mana kekuatan tidak terpusat di tangan individu atau kelompok tertentu.

Polemik di Mahkamah Konstitusi

Selama Konferensi Hukum Nasional, Arief Hidayat mengenakan baju berwarna hitam sebagai tanda berkabung. Ini disebabkan oleh polemik yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

Polemik ini muncul terkait dengan putusan yang mengubah syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terkait usia kepala daerah yang bisa maju dalam Pilpres 2024.

Ketidakhadiran Tiga Hakim MK

Dalam konteks ini, tiga hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Hakim Arief Hidayat, yang menyatakan pendapat berbeda tentang usia kepala daerah yang dapat maju dalam Pilpres, tidak menghadiri pelantikan tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tiga hakim tersebut adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.

Ketua MK, Anwar Usman, menjelaskan bahwa ketiga hakim tersebut tidak hadir karena ada sidang yang sedang berlangsung. Namun, ia memastikan bahwa semua hakim diundang dalam pelantikan tersebut.

Polemik ini menunjukkan betapa pentingnya isu-isu hukum dan sistem politik di Indonesia, serta perlunya perhatian untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam berbagai keputusan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *